Perusahaan dapat berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Contoh perusahaan berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), sedangkan perusahaan non-badan hukum meliputi Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, atau Persekutuan Perdata.

Sebagai subjek hukum, perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum, seperti menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dengan perusahaan lain, individu, maupun lembaga negara atau pemerintahan.

Namun, setiap tindakan hukum yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan sengketa, baik dalam lingkungan internal maupun dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum, perusahaan membutuhkan pendampingan dari praktisi hukum yang dapat memberikan arahan dan masukan agar setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, regulasi perusahaan, serta Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).